Unsur pasal 156a kuhp pdf

Home kuhp pasal 151 sampai pasal 175 kuhp pasal 156, pasal 157, pasal 158, pasal 159, dan pasal 160. Analisis penegakan hukum tindak pidana penistaan agama studi. Menurutnya, munculnya pasal 156a kuhp akibat lobilobi dari. Pasal 156a yang mengatur mengenai penodaan agama merupakan bagian dari pasal 156 yang ditempatkan pada bab v kejahatan terhadap ketentuan. A read is counted each time someone views a publication summary such as the title, abstract, and list of authors, clicks on a figure, or views or downloads the fulltext. Dec 28, 2017 selain itu delik verbal lain yang diatur dalam kuhp adalah pasal 156 delik pernyataan permusuhan pada satu golongan tertentu dan pasal 156a delik penodaan agama. Laporan atas ahok tak bisa gunakan pasal penistaan agama. Com ahli pidana edward omar sharif hiariej mengatakan untuk membuktikan pelanggaran pasal 156a kitab undangundang hukum pidana kuhp yang berkaitan dengan pnps uu nomor 1 tahun 1965, maka majelis hakim harus bisa membukti niat pelaku dalam kasus dugaan penodaan agama dan ulama, kata edward, maka tugas majelis hakim harus lebih dulu membuktikan. Apr 03, 2018 pasal 156a kuhp ini ada dua jenis tindak pidana penodaan agama, yaitu pasal 156a huruf a kuhp dan pasal 156a huruf b kuhp. Analisis pasal 156 a kuhp dan uu no 1 tahun 1965 terkait.

Kritik terhadap penerapan pasal 156a kuhp ditinjau. Uu penodaan agama dianggap diskriminatif dan tak sesuai. Yaitu mengenai diri orang yang melakukan perbuatan, misalnya unsur pegawai negeri yang diperlukan dalam delik jabatan seperti dalam perkara tindak pidana korupsi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif komparatif. Unsur objektif pertama dari tindak pidana pertama yang diatur dalam pasal 156a kuhp adalah di depan umum. Ahok tersangka penistaan agama, inilah pasal yang menjeratnya. Undangundang nomor 7 tahun 1974 tentang penertiban perjudian, yang merubah ancaman pidana dalam pasal pasal 303 ayat 1, 542 ayat 1 dan 542 ayat 2 kitab undangundang hukum pidana dan merubah sebutan pasal 542 menjadi pasal 303 bis 7. Tujuan peelitian ini adalah untuk mengetahui tinjauan hukum pidana islam terhadap sanksi delik penistaan agama yang diatur dalam pasal 156a kuhp, unsur unsurdan ketentuan terkait penistaan agama dan relevansi yang ada didalamnya. Hukum ptun pengertian, asasasas dan perbedaan antara. Barangsiapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian. Kini, ibu itu dapat dipersalahkan melakukan pembunuhan dari pasal 338 kuhp. Nov 03, 2016 aturan yang biasa digunakan dalam kasus penistaan agama yaitu undangundang no 1pnps1965 tentang penodaan agama dan pasal 156a dalam kuhp, juga dianggap sebagai pasal karet dan melanggar konsep. Untuk membuktikan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa menggunakan beberapa ahli untuk membuktikan unsur penodaan agama. Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 1 atau ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 enam tahun danatau denda paling banyak rp1.

Hasil daripenelitian ini menunjukkan bahwa terdapat masalah yuridis dalam pasal 156a huruf a kuhp dan pasal 28 ayat 2 uuite. Abstrak husni abdul aziz, tinjauan hukum pidana islam. Juristdiction open journal unair universitas airlangga. Pasal yang selama ini sering disebut sebagai pasal penodaan agama adalah pasal 156a kuhp. Mahmud mulyadi, pakar hukum pidana dari universitas sumatra utara, medan, mengakui kasus ini sarat unsur politik namun pasal 156a dalam kuhp tidak bisa digunakan. Ketidakjelasan kriteria penodaan agama dalam pasal 156. Kritik terhadap penerapan pasal 156a kuhp ditinjau dari. Refly menceritakan sejarah munculnya pasal 156a di era orde lama di bawah kepemimpinan soekarno. Apr 01, 2012 yaitu mengenai diri orang yang melakukan perbuatan, misalnya unsur pegawai negeri yang diperlukan dalam delik jabatan seperti dalam perkara tindak pidana korupsi. Dalam pasal terkait penghinaan agama terdapat unsur unsur yang harus dipenuhi. Uu nomor 40 tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis pasal 4, dan 16. Ahli tersebut berasal dari majelis ulama indonesia mui pusat, mui jawa. May 25, 2015 prita pun dijerat dengan pasal 310 dan 311 kuhp tentang pencemaran nama baik serta pasal 27 ayat 3 undangundang informasi dan transaksi elektronik.

Kuhap pasal 21, pasal 22, pasal 23, pasal 24, dan pasal 25 kuhap pasal 26, pasal 27, pasal 28, pasal 29, dan pasal 30 kuhap pasal 16, pasal 17, pasal 18, pasal 19, dan pasal 20. Kuhp pasal 361, pasal 362, pasal 363, pasal 364, dan pasal 365. Sebab semua unsur yang ada dalam pasal 263 ayat 1 kuhp sudah terpenuhi dan saling berkaitan. Pasal 4 pada kitab undangundang hukum pidana diadakan pasal baru yang berbunyi sebagai berikut. Perlu diketahui bahwa sebenarnya pasal 156a kuhp ini tidak berasal dari wetboek van strafrecht wvs belanda, melainkan bersumber dari penetapan presiden nomor 1 tahun 1965 tentang. Unsurunsur dari perbuatan pidana penodaan agama antara lain. Mahasiswa mampu melakukan analisisis kasusperkara pidana mengenai tindak pidanatindak pidana berdasar kuhp secara benar. Makalah hukum pidana pengertian, unsurunsur, normanorma. Memperberat ancaman pidana dalam pasal 542 ayat 2 tentang residive perjudian dalam kuhp dari pidana kurungan maksimal 3 bulan atau denda maksimal rp. Adapun unsur unsur pasal 156a huruf a kuhp jika dirinci menurut p. Selain unsurunsur yang dijelaskan di dalam penjelasan resmi di atas, ada. Penghinaan agama merupakan suatu tindak pidana yang sudah diatur dalam kuhp.

Seorang ibu yang tidak memberi makan kepada anaknya yang masih bayi sehingga anak itu meninggal dunia. Pasal 341 kuhp tentang pembunuhan yang dilakukan oleh seorang ibu terhadap anaknya yang baru lahir unsur yang memperingan yaitu. Pasal 156a kuhp penodaan terhadap agama dan melakukan perbuatan agar orang tidak menganut agama. Pasal 156a huruf a kuhp mensyaratkan terbuktinya nya unsur dengan sengaja di depan umum mengeluarkan ucapanperkataan mengekspresikan suatu perasaan yang pada pokoknya bersifatmenyatakan permusuhan, bahwa dengan sengaja yang dipersyaratkan adalah benarbenar merupakan suatu niat yang khusus atau tindakan yang mempunyai. Pasal 5 1 ketentuan pidana dalam perundangundangan indonesia diterspksn bsgi warga negara yang di luar indonesia melakukan. Hal ini disebabkan karena unsur dengan sengaja atau opzet itu oleh pembentuk undang undang telah dinyatakan secara tegas sebagai salah satu unsur tindak pidana yang diatur dalam pasal 156a kuhp. Unsur unsur objektif dari rumusan yang diberikan di atas berkenaan. Pasal 340 kuhp tentang pembunuhan berencana unsur yang memperberat ialah adanya perencanaan terlebih dahulu, contoh tindak pidana yang diperingan. Pembaharuan hukum pidana di indonesia general knowledge. Unsur subyektif atau pribadi yaitu mengenai diri orang yang melakukan perbuatan, misalnya unsur pegawai negeri yang diperlukan dalam delik jabatan seperti dalam perkara tindak pidana korupsi. Mahkamah agung tolak kasus meiliana, lagilagi preseden. Agar pelaku yang melakukan penistaan agama dapat dipidana maka yang harus dipenuhi antara lain adanya perbuatan dan sikap.

Non analogi, yaitu penafsiran secara analogis tidak boleh digunakan dalam menafsirkan hukum pidana. Kuhp pasal 156, pasal 157, pasal 158, pasal 159, dan pasal. Pasal 156 kuhp dan pasal 156a kuhp, tetapi menurut penulis tidak termasuk kepada pasal 156a yang berlatar ke aliaran keagamaan yang diluar ketentuan yang semestinya namun lebih kepada pasal 156 kuhp. Kritik terhadap penerapan pasal 156a kuhp ditinjau dari perspektif kehidupan demokrasi di indonesia dian andriasari fakultas hukum, universitas islam bandung email. Kuhp pasal 336, pasal 337, pasal 338, pasal 339, dan pasal 340. Penafsiran terhadap pasal 156a kitab undangundang hukum pidana tentang penodaan agama analisis hukum dan hak asasi manusia lembaga kajian dan advokasi independensi peradilan leip bekerja sama dengan wsd. Selain itu delik verbal lain yang diatur dalam kuhp adalah pasal 156 delik pernyataan permusuhan pada satu golongan tertentu dan pasal 156a delik penodaan agama. Unsur subjektif, terdiri dari unsur dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersedikan ketuhanan yang maha esa. Uu penodaan agama dianggap diskriminatif dan tak sesuai ham. Ketika menerapkan pasal pasal 65, 66, dan 70, kejahatankejahatan berdasarkan pasal pasal 302 ayat 1, 352, 364, 373,379, dan 482 dianggap sebagai pelanggaran, dengan pengertian jika dijatuhkan pidanapidana penjara atas kejahatankejahatan itu, jumlah paling banyak delapan bulan.

Pasal 156a kuhp untuk kejahatan agar tidak beragama. Pdf sampai dengan tahun 2016 ini terjadi lebih dari 80 aduan atas kasus pencemaran nama baik atau defamasi di indonesia. Dipidana dengan pidana penjara selamalamanya lima tahun barangsiapa dengan sengaja di. Kuh perdata pasal 851, pasal 852, pasal 852a, pasal 825b, pasal 853, pasal 854, dan pasal 855. Apabila menafsirkan pasal 28 ayat 2 uu ite bertentangan dengan uud 1945, maka harus diruntuhkan terlebih dahulu pasal 156, pasal 156a, dan pasal 157 kuhp wvs dengan alasan pasal pasal tersebut bertentangan dengan uud 1945. Delikdelik ini dimasukkan dalam sub judul kejahatan terhadap ketertiban umum. Delik ini ditujukan khusus untuk melindungi keagungan dan kemuliaan tuhan, sabda dan sifatnya. Tujuan peelitian ini adalah untuk mengetahui tinjauan hukum pidana islam terhadap sanksi delik penistaan agama yang diatur dalam pasal 156a kuhp, unsur unsurdan ketentuan terkait. Dalam hukum acara tun jangka waktu antara pemanggilan dan hari siding tidak boleh kurang dari 6 hari, kecuali sengketanya tersebut diperiksa dengan acara cepat. Pasal 156a kuhp harus memiliki penjelasan mengenai makna didalam. Nov 16, 2016 setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 1 atau ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 enam tahun danatau denda paling banyak rp1. Pasal 156a kuhp harus memiliki penjelasan mengenai makna didalam pasal tersebut dikarenakan dapat menimbulkan pemahaman yang berbeda dalam setiap kali penerapan hal tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian hukum.

Kuhp pasal 156, pasal 157, pasal 158, pasal 159, dan pasal 160, pasal kuhp, kuhp pasal 156, pasal 157, pasal 158, pasal 159, dan pasal 160. Pengecualian terhadap asas ini juga dapat ditemukan, misalnya dalam kasuskasus pelanggaran hak asasi manusia ham berat gross violation of human rights. Aturan yang biasa digunakan dalam kasus penistaan agama yaitu undangundang no 1pnps1965 tentang penodaan agama dan pasal 156a dalam kuhp, juga dianggap sebagai pasal karet dan melanggar konsep. Penodaan agama, yang antara lain telah menambahkan ke dalam kuhp pasal 156a. Inilah yang disebut sebagai een doen melakukan sesuatu. Penerapan ketentuan pasal 156a kuhp tentang penodaan agama. Pada delik agama dalam pengertian delik terhadap agama pasal 156 kuhp awalnya tidak dijumpai dalam ketentuan kuhp. Dipidana dengan pidana penjara selama lamanya lima tahun barang siapa dengan. Pasal 156a dipidana dengan pidana penjara selamalumanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan. Pengertian agama dan kepercayaan di dalam ruu kuhp dengan membaca cukup teliti pasal pasal tentang pelanggaran pidana agama dan kehidupan beragama dalam ruu kuhp, maka pengertian delik agama belum terlepas dari pengertian delik agama dalam praktik atas pasal 156a kuhp di atas. Istilahistilh hukum dalam bahasa inggris ialah sebagai berikut.

Penafsiran terhadap pasal 28 ayat 2 uu ite tidak dapat dilepaskan dari ketentuan kuhp wvsp. Dipidana dengan pidana penjara selamalamanya lima tahun barangsiapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan. Tindak pidana penodaan agama di indonesia jurnal uin su. Terlihat dari pasal tersebut, seorang dapat diancam karena pencurian disebabkan oleh perbuatan mengambil barang. Kebijakan kriminalisasi kesusilaan dalam rancangan undang. Aspek hukum pidana penistaan agama pasal 156 kuhp dan. Pengadilan negeri pn tangerang sempat memvonis bebas prita, kemudian majelis kasasi mahkamah agung ma mengganjarnya dengan pidana 6 bulan penjara dengan. Agar pelaku yang melakukan penistaan agama dapat dipidana maka yang harus dipenuhi antara lain adanya perbuatan dan sikap batin, adanya kesalahan, dan tidak adanya alasan pemaaf. Hal ini diatur dalam ketentuan pasal 1 ayat 2 kuhp. Perbuatan tercela penghinaanpertentangan hukum justice collaborator.

Agama adalah sebuah koleksi terorganisir dari kepercayaan, sistem budaya, dan pandangan dunia yang menghubungkan manusia dengan tatananperintah dari kehidupan, dalam undangundang nomor 1 pnps 1965 dan khususnya pasal 156a kuhp. Disamping itu, untuk mengetahui perbandingan delik penistaan agama yang terdapat dalam fikih jinayah dan kuhp. Kasus sukmawati penuhi unsur pidana penodaan agama. Kesengajaan merupakan salah satu unsur yang harus dibuktikan oleh penuntut umum dalam proses penyelesaian perkara dipersidangan. Selanjutnya oemar seno adji berpendapat, tindak pidana penistaan terhadap agama di indonesia sendiri diatur di dalam pasal 156 dan pasal 156a kuhp, yang dimasukkan pada tahun 1965 dengan penpres no. Unsur objektif pertama dari tindak pidana pertama yang diatur dalam pasal 156a. Kuhp pasal 76, pasal 77, pasal 78, pasal 79, dan pasal 80. Menurutnya, munculnya pasal 156a kuhp akibat lobilobi dari pemuka agama kala itu ke presiden soekarno. Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 1 atau ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 enam tahun danatau denda paling banyak rp. Pasal 156, pasal 156a dan pasal 157 kuhp mengatur mengenai tindak pidana penyebaran kebencian atau permusuhan, pasal 156 kuhp berbunyi sebagai berikut. Apabila terpenuhi salah satu bentuk unsur dari huruf a maupun huruf b saja, maka pelakunya sudah dapat dipidana, jelas chandra dalam pernyataan sikapnya di jakarta, selasa 03042018. Unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah. Latar belakang manusia dilahirkan berbeda antara satu dengan yang lainnya dari segi fisik, non fisik, budaya, adat kebiasaan, bahasa, tujuan hidup dan lainlain. Kuhp pasal 351, pasal 352, pasal 353, pasal 354, dan pasal 355.

Sebaliknya, pasal multitafsir dalam sebuah uu menunjukan buruknya kualitas legislasi. Pasal 156a kuhp ini ada dua jenis tindak pidana penodaan agama, yaitu pasal 156a huruf a kuhp dan pasal 156a huruf b kuhp. Polemik pasal penodaan agama tetap masuk dalam rkuhp. Tren penggunaan pasal 28 ayat 2 ite terkait penyebar.